Urus Izin Prinsip BKPM-PMA / PMDN

Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki dalam memulai kegiatan usaha baik dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Kegiatan yang mencakup memulai usaha adapun sebagai berikut :

  1. pendirian usaha baru baru, baik dalam rangka PMDN maupun PMA
  2. perubahan status menjadi PMA, sebagai akibat dari masuknya modal asing dalam kepemilikan seluruh/sebagian modal perseroan dalam badan hukum, atau
  3. perubahan status menjadi PMDN, sebagai akibat dari terjadinya perubahan kepemilikan modal perseroan yang sebelumnya terdapat modal asing, menjadi seluruhnya modal dalam negeri.

Terdapat beberapa jenis izin prinsip, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini :

  1. izin prinsip baru adalah izin pertama kali sebelum memulai kegiatan usaha
  2. izin prinsip perluasan adalah izin sebelum melakukan kegiatan ekspansi perusahaan
  3. izin prinsip perubahan adalah izin sebelum melakukan perubahan rencana investasi atau realisasinya
  4. izin prinsip penggabungan / merger adalah  izin sebelum melakukan penggabungan dua perusahaan atau lebih

Persyaratan Pengajuan Izin Prinsip Penanaman Modal di BKPM

A. Jika Belum Berbadan Hukum :

  1. Copy Paspor dan Alamat Negara Asal bagi Pemegang Saham WNA.
  2. Copy Article of Association (AOA) dan copy Paspor Direktur bagi Pemegang Saham Perusahaan Asing.
  3. Copy KTP dan NPWP bagi Pemegang Saham WNI.
  4. Copy Akta Pendirian dan Seluruh Perubahannya beserta Copy Identitas Direktur, Pengesahan Menteri Kehakiman, Domisili, NPWP, SIUP/IUT, TDP bagi Pemegang Saham Badan Usaha Indonesia.
  5. Alur Proses Produksi/Flow Chart (untuk bidang Industri)
  6. Uraian Kegiatan Usaha (untuk bidang Jasa) – Presentasi di BKPM

B. Jika Sudah Berbadan Hukum

  1. Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahaan Menkumham
  2. Foto copy Pendaftaran (jika telah ada)
  3. Foto copy Domisili Perusahaan
  4. Foto copy NPWP Perusahaan
  5. Foto copy LKPM Periode terakhir (jika sudah ada PPM)
  6. Identitas Direksi (Penanggungjawab)
  7. Copy Paspor dan Alamat Negara Asal bagi Pemegang Saham WNA.
  8. Copy Article of Association (AOA) dan copy Paspor Direktur bagi Pemegang Saham Perusahaan Asing.
  9. Copy KTP dan NPWP bagi Pemegang Saham WNI.
  10. Copy Akta Pendirian dan Seluruh Perubahannya beserta Copy Identitas Direktur, Pengesahan Menteri Kehakiman, Domisili, NPWP dan SIUP/IUT bagi Pemegang Saham Badan Hukum Indonesia.
  11. Alur Proses Produksi/Flow Chart (untuk bidang Industri)
  12. Uraian Kegiatan Usaha (untuk bidang Jasa) – Presentasi di BKPM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *