Solusi Urus Izin Usaha Anti Ribet
No #1 di Indonesia Proses Cepat

Persyaratan Pengajuan Izin Prinsip Penanaman Modal di BKPM

A. Jika Belum Berbadan Hukum :

1. Copy Paspor dan Alamat Negara Asal bagi Pemegang Saham WNA.
2. Copy Article of Association (AOA) dan copy Paspor Direktur bagi Pemegang Saham Perusahaan Asing.
3. Copy KTP dan NPWP bagi Pemegang Saham WNI.
4. Copy Akta Pendirian dan Seluruh Perubahannya beserta Copy Identitas Direktur, Pengesahan Menteri Kehakiman, Domisili, NPWP, SIUP/IUT, TDP bagi Pemegang Saham Badan Usaha Indonesia.
5. Alur Proses Produksi/Flow Chart (untuk bidang Industri)
6. Uraian Kegiatan Usaha (untuk bidang Jasa) – Presentasi di BKPM

B. Jika Sudah Berbadan Hukum

1. Foto copy Akta Pendirian dan Pengesahaan Menkumham
2. Foto copy Pendaftaran (jika telah ada)
3. Foto copy Domisili Perusahaan
4. Foto copy NPWP Perusahaan
5. Foto copy LKPM Periode terakhir (jika sudah ada PPM)
6. Identitas Direksi (Penanggungjawab)
7. Copy Paspor dan Alamat Negara Asal bagi Pemegang Saham WNA.
8. Copy Article of Association (AOA) dan copy Paspor Direktur bagi Pemegang Saham Perusahaan Asing.
9. Copy KTP dan NPWP bagi Pemegang Saham WNI.
10. Copy Akta Pendirian dan Seluruh Perubahannya beserta Copy Identitas Direktur, Pengesahan Menteri Kehakiman, Domisili, NPWP dan SIUP/IUT bagi Pemegang Saham Badan Hukum Indonesia.
11. Alur Proses Produksi/Flow Chart (untuk bidang Industri)
12. Uraian Kegiatan Usaha (untuk bidang Jasa) – Presentasi di BKPM

Persyaratan Pendaftaran IUT :

1. Fotocopy Akte Pendirian dan Segala Perubahannya berikut Pengesahan Menteri Hukum dan HAM.
2. Fotocopy Domisili Perusahaan.
3. Fotocopy NPWP Perusahaan.
4. Fotocopy SP BKPM / Pendaftaran Penanaman Modal / Izin Prinsip dan Perubahannya.
5. Fotocopy IUT (jika IUT Perluasan)
6. Fotocopy IMB (jika bangunan milik sendiri) / Sewa menyewa kantor (jika kantor sewa) /  Sertifikat Tanah (jika tanah milik sendiri)
7. Fotocopy UUG/HO.
8. SPPL / UKL-UPL /ANDAL
9. Laporan LKPM (Bisa dibantu).

Proses Pengurusan : 10 Hari kerja

Persyaratan:

1. Akta Pendirian Perusahaan
2. Daftar Mesin  dan Disket (soft copy) Daftar Mesin (berdasarkan Investor Module BKPM).
3. NPWP.
4. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
5. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
6. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
7. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chartkhusus industri pengolahan.
8. Kalkulasi Kebutuhan Kapasitas Mesin Produksi yang disesuaikan dengan jenis produksi di dalam izin prinsip penanaman modal.
9. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan (termasuk untuk hotel/perkantoran).
10. Data teknis atau brosur mesin.
11. Izin Prinsip Penanaman Modal, khusus Penunjang Pertambangan diperlukan Kontrak  Kerja dengan Pemilik Kuasa Pertambangan (KP) disertai Rekaman Kuasa Pertambangan.
12. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.

Lama Proses: 14 hari kerja

Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Postel Alat dan Perangkat Telekomunikasi bagi Distributor atau Pabrikan :

1. Surat permohonan
2. Copy dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada.
3. Copy Nomor Pokok Wjaib Pajak ( NPWP) .
4. Copy Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) .
5. Surat Keterangan Terdaftar dari KPP setempat ( Departemen Keuangan RI – Direktorat Jenderal Pajak)
6. Dokumen asli penunjukan dari pabrikan.
7. Surat pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual di atas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan.
8. Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk diuji.
9. Dokumen Spesifikasi Teknis dari alat dan perangkat yang akan disertifikasi.
10. Surat pernyataan di atas materai dari pemohon sertifikat yang menjamin bahwa spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan ( CPE) dan/ atau Non CPE adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan ( CPE) dan/ atau Non CPE yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen.

Persyaratan Pengajuan Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi bagi Importir/ Institusi Berbadan Hukum :

1. Surat permohonan
2. Copy dokumen akta pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada.
3. Copy Nomor Pokok Wjaib Pajak ( NPWP) .
4. Surat Keterangan Terdaftar dari KPP setempat ( Departemen Keuangan RI – Direktorat Jenderal Pajak) .
5. Copy Tanda Daftar Perusahaan ( TDP) .
6. Copy Angka Pengenal Importir (API)
7. Surat pernyataan kesanggupan memberikan garansi serta layanan purna jual di atas materai, kecuali jika alat dan perangkat telekomunikasi tidak untuk diperdagangkan.
8. Surat pernyataan bahwa sampel uji telah tersedia dan siap untuk diuji.
9. Dokumen Spesifikasi Teknis dari alat dan perangkat yang akan disertifikasi.
10. Surat pernyataan di atas materai dari pemohon sertifikat yang menjamin bahwa spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan ( CPE) dan/ atau Non CPE adalah sama dengan spesifikasi teknis dan kualitas alat pelanggan ( CPE) dan/ atau Non CPE yang telah mendapat sertifikat melalui uji pengukuran, dalam hal dilakukan evaluasi dokumen.

Proses Pengurusan : 35 hari kerja

Persyaratan :

1. Akta Notaris
2. Sk Menkum Ham
3. NPWP
4. NIB
5. Data Isian Permohonan yang terdiri atas
   – Modal tetap
   Tanah : isi dalam rupiah
   Bangunan : isi dalam rupiah
   Mesin : isi dalam rupiah
   – Lain-lain :
   Sewah kantor : isi dalam rupiah
   Listrik : isi dalam rupiah
   Air : isi dalam rupiah
   Atk : isi dalam rupiah
   Kendaraan : isi dalam rupiah
   Computer : isi dalam rupiah
   Dll : isi dalam rupiah
   – Modal kerja
   Gaji karyawan : isi dalam rupiah
   Pembelian bahan baku : isi dalam rupiah
   – Nilai expor : isi dalam rupiah

Proses Pengurusan : 2 hari Kerja setelah dokumen lengkap

Persyaratan:

1. Akte Pendirian yang maksud dan tujuan adalah: Jasa Pengurusan Transportasi
2. Pengesahan Kehakiman (SK Kehakiman)
3. NPWP perusahaan
4. NIB (Nomor Induk Berusaha) KBLI 52291 Jasa Pengurusan Transportasi
5. KTP & NPWP Direktur dan Komisaris
6. Memiliki sistem peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi darat, laut, udara atau perkeretaapian sesuai dengan perkambangan teknologi
7. Memilik/ menguasai Gudang & ketersediaan lahan parkir
8. Bukti Kepemilikan Tempat Usaha/ Sewa minimal selama 2 tahun
9. Sertifikat tenaga ahli bidang Transportasi (Ijasah minimal D3 Jurusan transportasi, PPJK atau yang lain)
10. Bukti kepemilikan kendaraan operasional minimal roda 4
11. Rekomendasi Sertifikat Standar Usaha dari otoritas transportasi setempat

Proses Pengurusan : 14 hari Kerja setelah dokumen lengkap

Persyaratan:

1. Akta Pendirian dan Perubahan
2. KTP dan NPWP direksi
3. SK Menkumham
4. NPWP Badan
5. NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. Izin Lingkungan (SPPL,AMDAL)
7. Kerja sama limbah
8. Izin lokasi (PKKPR)
9. Sertifikat hak milik atau Sewa

Proses Pengurusan : 3 hari Kerja setelah dokumen lengkap

Persyaratan:

1. Surat Permohanan Rekomendasi PPIU Kanwill
2. Salinan akta notaris pendirian dan perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas dan / atau perubahannya sebagai BPW yang memiliki salah satu kegiatan usahannya di bidang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah danHaji Khusus (KBLI 79122)
3. Salinan Akta keterangan terdaftar sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM
4. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemerintah Daerah setempat yang masih berlaku.
5. Salinan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik atau Sewamenyewa atas nama Perusahaan paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris
6. Salinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata/Her-Registrasi (paling singkat operasional 1 (satu) tahun dari Instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pariwisata yang dibuktikan dengan laporan kegiatan usaha.
7. Asli laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
8. Asli surat keterangan fiskal atas nama perusahaan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
9. Asli susunan dan struktur pengurus perusahaan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Cap Perusahaan.
10. Salinan Kartu Tanda Penduduk pemilik saham, Komisaris, dan direksi yang seluruhnya Warga Negara Indonesia beragama Islam
11. Asli NPWP Perusahaan dan Pimpinan Perusahaan. Asli surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran Hukum terkait Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
12. Asli surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi yang menyatakan tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelangggaran hukum terkait penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
13. Asli surat pernuataan komitmen atau kesanggupan pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk melaksanakan kewajiban sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses Pengurusan : 2-3 bulan

Persyaratan:

1. Akta Pendirian dan Perubahan
2. KTP dan NPWP direksi
3. SK Menkumham
4. NPWP Badan
5. NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. Bukti Kepemilikan Tanah
7. Bukti Pembayaran PBB tahun terakhir
8. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) jika reklame melekat pada bangunan
9. Proposal Taknis di lengkapi dengan
   1. Denah lokasi
   2. Foto lokasi
   3. 4 set blue print drawing arsitek, struktur dan instalasi

Proses Pengurusan : 14 Hari Kerja setelah dokumen lengkap

Persyaratan:

1. Akta Pendirian dan Perubahan
2. KTP dan NPWP direksi
3. SK Menkumham
4. NPWP Badan
5. NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. Profil Klinik
7. Self assessment Klinik
8. Daftar obat-obatan
9. Daftar nama SDM Klinik
10. Surat Izin Praktik (SIP) semua tenaga kesehatan yang bekerja di Klinik
11. Perjanjian kerja sama pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
12. Surat keterangan dari dinas kesehatan kabupaten/kota mengenai pertimbangan persetujuan pendirian Klinik (opsional bagi Klinik dengan perizinan baru)
13. Sertifikat standar usaha Klinik atau surat izin operasional Klinik sebelumnya yang masih berlaku (opsional bagi Klinik dengan perpanjangan atau perubahan perizinan)
14. Surat pernyataan penggantian badan hukum, nama klinik, kepemilikan modal, jenis klinik dan/ atau alamat klinik yang ditandatangani oleh pemilik klinik (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan)
15. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum)
16. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (opsional bila ada Tenaga Kerja Warga Negara Asing (TK-WNA)

Persyaratan:

1. Akta Pendirian dan Perubahan
2. KTP dan NPWP direksi
3. SK Menkumham
4. NPWP Badan
5. NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. Laporan Keuangan Audit 2 Tahun Terakhir Untuk Perusahaan Kulifikasi Menengah dan Besar dan bidang spesialis
7. Dokumen anti penyuapan atau ISO 37001
8. Bukti kepemilikan peralatan (invoice/kwitansi)
9. surat perjanjian kerjasama (surat kontrak pekerjaan) berikut berita acara serah terima pekerjaan dengan dilengkapi faktur pajak dan BAP proyek tsb.
10. Pas photo penanggungjawab perusahaan (Direktur/Direktur Utama)
11. SKK atau Tenaga Ahli
12. KTA asosiasi

Proses Pengurusan : 14-23 Hari Kerja

Persyaratan:

1. Akta Pendirian dan Perubahan
2. KTP dan NPWP direksi
3. SK Menkumham
4. NPWP Badan
5. NIB (Nomor Induk Berusaha)
6. KTP penerima kuasa dan surat kuasa pengurusan dengan materai Rp 6000 (jika dikuasakan).
7. Izin gangguan (HO)
8. Sertifikat laik sehat penyehatan makanan bagi usaha jasa boga
9. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Kerja sama limbah
10. Bukti kepemilikan tanah atau bangunan.
11. Proposal teknis (rencana pengelolaan usaha, foto berwarna sarana dan prasarana usaha ukuran 4R, foto dari luar, dan foto di dalam tiap ruangan, denah lokasi dan bangunan).

Proses Pengurusan : 14 Hari Kerja setelah dokumen lengkap

Persyaratan:

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 2 miliar rupiah;
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal;
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi;
8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering, dan kedai/rumah/warung makan);
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keptusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya;
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal;
13. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal;
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle);

Proses Pengurusan : 20 Hari Kerja setelah dokumen lengkap

ISO 9001:2015 Sistem manajemen mutu

ISO 14001:2015 Sistem manajemen lingkungan

ISO 45001:2018 Sistem manajemen K3

ISO 37001:2016 Sistem manajemen anti penyuapan

ISO 27001:2013 Sistem manajemen keamanan informasi

ISO 13485:2016 Sistem manajemen peralatan medis

ISO 22000:2018 Sistem manajemen keamanan pangan

ISO 50001:2018 Sistem manajemen energi

ISO 21001:2018 Sistem manajemen pendidikan

ISO 22301:2019 Sistem manajemen keberlangsungan bisnis

Persyaratan:

1. Akte Pendirian Perusahaan
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Perizinan Berusaha
4. Data tenaga kerja
5. Data mesin dan peralatan produksi
6. Data realisasi produksi dan pemakaian bahan baku/atau bahan penolong 1 tahun terakhir
7. Data realisasi pemasaran 1 tahun terakhir
8. Rencana kebutuhan Bahan baku 1 tahun ke depan
9. Rencana produksi untuk produk yang menggunakan bahan baku/atau bahan penolong 1 tahun ke depan
10. Surat pernyataan mempunyai Gudang
11. Surat pernyataan mempunyai unit pengolahan limbah sesuai jenis industri
12. Surat keterangan fiskal tahun pajak terakhir
13. Surat setoran pembayaran BPJS (3 Bulan) Terakhir
14. Surat setoran pembayaran listrik (3bulan) Terakhir

Proses Pengurusan : 14 hari Kerja setelah dokumen lengkap

Persyaratan:

1. NIB (Nomor Induk Berusaha) dengan API-P
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis
4. KTP dan NPWP Penanggung jawab Perusahaan atau Paspor untuk Penanggungjawab orang asing
5. Data Rencana Produksi atau barang yang akan di produksi
6. Rencana Impor Satu Tahun (RKIB), lengkap dengan HS Code, Spesifikasi barang, Negara dan Pelabuhan asal, dan Pelabuhan tujuan
7. Data Bahan baku/ Barang lokal (dalam Negeri)
8. Data Rancana Distribusi
9. Mill certificate untuk baja panduan
10. Alur Produksi dari Awal sampai Akhir
11. Kapasitas rencana produksi dalam satu tahun produksi
12. Realisasi Produksi 1 Tahun terakhir
13. Realisasi Pemasaran 1 Tahun terakhir
14. Data Karyawan
15. Realisasi Impor izin terbit terakhir
16. Sudah melakukan laporan tahap produksi pada system SIINas

Proses Pengurusan : 30 hari Kerja setelah dokumen lengkap

Persyaratan API-P :

1. NIB RBA
2. NPWP Badan
3. KTP dan NPWP Direktur
4. RKIB (Rencana Kebutuhan Impor Barang)
5. Rencana penyerapan bahan baku lokal
6. Data barang yang di produski
7. Rencana distribusi produksi
8. IUI (Izin Usaha Industri)
9. Kapasitas Produksi
10. Realisasi (penyerapan) Barang baku lokal periode sebelumnya
11. Realisasi Impor bahan baku periode sebelumnya (jika ada)
12. Username dan Password INSW, SIINas
13. Sudah melakukan laporan industri tahap produksi di sistem SIINas

Persyaratan API-U:

1. NIB RBA
2. NPWP Badan
3. KTP dan NPWP Direktur
4. RKIB (Rencana Kebutuhan Impor Barang)
5. Rencana penyerapan bahan baku lokal
6. Rencana distribusi produksi
7. Realisasi (penyerapan) Barang baku lokal periode sebelumnya
8. Realisasi Impor bahan baku periode sebelumnya (jika ada)
9. Kontrak kerjasama atau kontrak penjualan dengan perusahaan mitra yang berstatus perusahaan industri atau perusahaan pengguna akhir yang memuat jenis barang, jumlah barang, dan tujuan penggunaanya
10. Mills Certificate ( Untuk Baja Panduan)
11. Izin Usaha Industri (lUI) atau izin usaha Iain sejenis yang dimiliki perusahaan mitra